PT. Perkebunan Nusantara XIII As a Knowledge-Based Agribusiness Company

28 November 2016 - 07:54:40 | Unit Kerja : Kantor Direksi | by : uud | views : 688

Peremajaan Sawit Minta Dipercepat

Berita Lintas | 28 November 2016 | Administratorimg
 
INFO SAWIT, NUSA DUA  - Pemerintah meminta Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) untuk mempercepat program peremajaan dan menambah porsi pendanaan untuk meningkatkan produktivitas petani rakyat.
 
"Peningkatan produktivitas kebun rakyat menjadi prioritas, dan dukungan dana BPDP perlu diperbesar porsinya untuk percepatan peremajaan," kata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, di Nusa Dua, Bali, Rabu.
 
Tercatat pada tahun 2016, BPDP-KS mengalokasikan dana peremajaan untuk 100 ribu ha hektare lahan petani. Namun, serapan untuk peremajaan tersebut masih terbilang rendah karena terkendala legalitas lahan yang sulit dipenuhi oleh para petani rakyat.
 
Kendala tersebut akibat dari persyaratan yang ditetapkan oleh BPDP-KS bahwa petani rakyat penerima bantuan dana peremajaan kelapa sawit itu harus membentuk kelompok tani agar proses peremajaan lebih efisien. Selain itu, petani juga perlu membentuk koperasi, dan memiliki sertifikat kepemilikan lahan yang sah serta berpotensi mendapatkan sertifikat Indonesia Sustainable Palm Oil System (ISPO).
 
Hambatan untuk meningkatkan produktivitas perkebunan rakyat itu, ujar Amran, berdasar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan akibat tumpang tindih dengan kawasan hutan. Permasalahan tersebut perlu diselesaikan untuk memberi kepastian hukum dan keberterimaan oleh kredit perbankan.
 
"Sementara untuk kebun sawit di lahan gambut harus ditingkatkan implementasi pengelolaan gambut lestari dengan tujuan meningkatkan produktivitas dan mencegah kebakaran lahan," kata Amran seperti dilansir Antara.
 
Selain itu, pemerintah menilai program peremajaan sawit tersebut bisa dilakukan dengan mengintegrasikan lahan baik milik petani maupun perusahaan. Program integrasi tersebut berupa integrasi perkebunan sawit dengan peternakan sapi dan tetap menggunakan pendanaan dari BPDP-KS. (T2)



Berita : Terkait