PT. Perkebunan Nusantara XIII As a Knowledge-Based Agribusiness Company
Bahasa : en / id
Smoke
TBS

01 February 2017 - 08:00:56 | Unit Kerja : Kantor Direksi | by : uud | views : 571

Pro Kontra RUU Perkelapasawitan

Berita Utama | 31 January 2017 | Administrator
img

INFO SAWIT, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IV DPR, Daniel Johan  mengatakan, undang-undang Perkelapasawitan diharapkan bisa menyelesaikan masalah perizinan lahan perkebunan, dengan mewajibkan pemilik lahan terkait memenuhi syarat legalitas dari pemerintah. Jika, pemilik lahan tidak memenuhi persyaratan tersebut berdasarkan batas waktu yang ditentukan maka pemerintah berkewenangan memberikan sanksi.

Lebih lanjut Johan mengatakan bahwa Rancangan Undang-undang (RUU) Perkelapasawitan sebagai jalan keluar karena DPR mendorong kemudahan perizinan lahan. Hal tersebut disampaikannya kepada media dalam kesempatan diskusi publik yang diselenggarakan RSPO di Hotel Ambhara, Jakarta Selatan, Kamis (27/1).

Sementara dikatakan Ketua Tim Advokasi Keadilan Pekebunan Bagian Hukum SPKS mengatakan, terkait perizinan dan syarat legalitas untuk setiap pelaku usaha perkebunan sebetulnya telah di atur melalui Permentan 98 Tahun 2014, Undang-Undang Perkebunan, serta di berbagai undang-undang sector lainnya.

“Sehingga tidak perlu DPR RI kembali mengeluarkan UU baru hanya untuk mengurusi terkait legalitas perizinan, karena hal tersebut bisa melalui revisi dan upaya harmonisasi peraturan perundangan sektoral lainnya, seperti revisi UU Perkebunan yang tinggal menunggu revisinya pasca Putusan MK 2016 kemarin,” tutur Andry dalam rilis yang diterima Info SAWIT, belum lama ini.

Lebih lanjut Andry mengatakan, RUU Perkelapasawitan ini sangat kental dengan unsur politis jika melihat substansi RUU serta berbagai pernyataan DPR RI saat ini. Terdapat potensi dalam RUU ini hanya untuk memudahkan perizinan bagi perusahaan yang selama ini bermasalah serta ada potensi untuk menutupi dan melanggengkan kejahatan-kejahatan yang dilakukan perusahaan atas perizinan lahan yang bermasalah, konflik lahan maupun izin pabrik kelapa sawit yang bermasalah.

Andry mengungkapkan bahwa persoalan yang dihadapi petani salah satunya adalah terkait legalitas, terutama masih ada lahan petani yang berada dalam kawasan hutan. Akan tetapi, kondisi ini merupakan sebagai dampak terjadi ketimpangan penguasaan lahan seta dampak kemitraan yang tidak adil di perkebunan sawit. Perusahaan kerap melakukan monopoli penguasaan lahan yang kerap kali menimbulkan konflik tanah maupun konflik dengan masyarakat adat serta berbagai konflik sosial lainnya. Dari data konflik 2016 Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), perkebunan masih tetap menjadi sektor penyebab tertinggi konflik agraria dengan angka 163 konflik di seluruh Indonesia. Dengan luasan lahan yang terlibat konflik 601.680 hektar, lahan konflik tersebut sebagian besar di bawah penguasaan beberapa perusahaan besar. Kondisi yang demikianlah yang seharusnya dicarikan solusinya oleh Pemerintah maupun DPR RI saat ini.

Adanya komitmen dari Presiden RI saat ini untuk mengeluarkan kebijakan Moratorium Sawit merupakan suatu kesempatan yang diambil Pemerintah untuk memperbaiki persoalan perizinan dan berbagai upaya penyelesaian atas konflik yang ada di perkebunan sawit.

“Bagi petani, Moratorium Sawit ini merupakan jalan keluar untuk memperbaiki tata kelola perkebunan sawit serta bagaimana prinsip keberlanjutan dapat diimplementasikan ke depan. Sehingga, petani maupun sektor swasta saatnya lebih fokus untuk meningkatkan produktivitas sawitnya dari lahan yang ada tanpa melakukan deforestasi melalui pembakaran lahan untuk pembukaan baru maupun perluasan” tegas Andry. (T2)



Berita : Terkait