PT. Perkebunan Nusantara XIII As a Knowledge-Based Agribusiness Company
Bahasa : en / id
Smoke
TBS

14 Maret 2017 - 07:54:38 | Unit Kerja : Kantor Direksi | by : uud | views : 186

Semoga Upaya Sertifikasi Lahan Sawit Rakyat Bukan Hanya Lips Service

Berita Utama | 14 March 2017 | Administrator
img

INFO SAWIT, JAKARTA - Masalah legalitas lahan perkebunan dan pemukiman para petani kelapa sawit masih menjadi polemik yang tak juga selesai. Ini karena sebagian lahan milik petani kelapa sawit ini masuk dalam kawasan hutan, sehingga dianggap tidak memiliki legalitas secara hukum.

Hal ini pun belakangan dimanfaatkan sebagai kampanye hitam oleh Uni Eropa. Beberapa lembaga seringkali memboikot produk sawit asal Indonesia yang disebut menyebabkan deforestasi atau kerusakan hutan. Tak ingin hal ini terus berlanjut, pemerintah berinisiatif segera menerbitkan peraturan presiden (Perpres) terkait legalitas lahan perkebunan sebagai upaya menangkal kampanye itu.

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil menyatakan, institusinya saat ini tengah menyiapkan draf Perpres tersebut. Di Perpres tersebut, Sofyan menuturkan bahwa masyarakat seperti petani sawit yang sudah terlanjur tinggal di kawasan lahan, bisa mengajukan sertifikat. "Mereka bukan tidak punya lahan, tapi lahan yang mereka punya tidak diakui oleh negara," terangnya, belum lama ini.

Selama ini, secara fakta memang ada masyarakat yang tinggal maupun berkebun di kawasan hutan selama puluhan tahun. Tetapi, secara yuridis masyarakat tersebut belum memiliki legalitas lahan tersebut. Selain itu, dalam rancangan beleid tersebut, pemerintah bukan memberikan lahan, melainkan mengakui secara legal lahan tersebut sebagai milik masyarakat setempat.

Kementerian ATR/BPN sendiri memiliki target mensertifikasi sekitar 5 juta bidang tanah tahun 2017 ini, dan tahun 2018 akan ditingkatkan menjadi sebanyak 7 juta bidang tanah.

Sayangnya merujuk informasi yang didapat InfoSAWIT dari 5 juta bidang tanah yang akan disertifikasi pemerintah belum diketahui seberapa banyak lahan perkebunan sawit yang akan di sertifikasi, alias masih kabur.

Apalagi, untuk proses pelepasan kawasan regulasinya belum ada, kendati pemerintah lewat Kementerian ATR/BPN berdalih akan diterbitkan Perpres pengakuan legalitas lahan dalam rangka reformasi agrari masih dalam tahap perumusan. Maklum, selama ini, masalah legalitas lahan ini yang menghambat petani kelapa sawit untuk mengakses kredit perbankan. (T2)


http://www.infosawit.com/news/6133/semoga-upaya-sertifikasi-lahan-sawit-rakyat-bukan-hanya-lips-service



Berita : Terkait