PT. Perkebunan Nusantara XIII As a Knowledge-Based Agribusiness Company
Bahasa : en / id
Smoke
ISPO

16 Maret 2017 - 08:16:05 | Unit Kerja : Kantor Direksi | by : uud | views : 423

ISPO Audit 70 Perusahaan Sawit

15/03/2017     

Jakarta – Sebanyak 70 perusahaan perkebunan kelapa sawit masuk dalam audit verifikasi untuk sertifikasi standar minyak sawit berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO). Kepala Sekretariat Komisi ISPO Aziz Hidayat mengatakan, verifikasi lapangan atas 70 perusahaan tersebut telah selesai. Dia menjadwalkan, penilaian atau audit atas hasil verifikasi tersebut rampung sebelum akhir Maret 2017.

“Sejak ISPO dimulai tahun 2011, sebanyak 517 perusahaan ikut dalam sertifikasi. Hingga 10 Desember 2016, sebanyak 226 perusahaan telah memperoleh sertifikasi ISPO. Saat ini, ada 70 perusahaan yang akan diaudit, verifikasinya sudah selesai. Rencananya, sertifikat akan diserahkan pada April,” kata Aziz usai diskusi tentang Antisipasi Kebakaran lahan untuk Mendukung Perkebunan Sawit Berkelanjutan di Jakarta, pekan lalu.

Aziz nengatakan, minat perusahaan memenuhi sertifikasi ISPO terus menunjukkan tren kenaikan. Menurut dia, luas lahan perusahaan yang telah mengantongi sertifikat ISPO mencapai 1,430 juta hektar (ha). Adapun volume minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) yang tersertifikat ISPO rnencapai 6,766 juta ton.

“Memang, dari sisi luasan baru sekitar 12%. Tapi, dari jumlah perusahaan peserta, trennya semakin naik. Ini menunjukkan, tingkat kepatuhan usaha semakin tinggi. Kami akan terus mengampanyekan ISPO. Sedangkan untuk petani, saat ini, baru berupa proyek pilot UNDP, yakni satu petani swadaya di Palalawan dengan luasan 400 hektar dan dua KUD petani plasma. Hasil verifikasi mereka sudah ada di sekretariat ISPO,” kata Aziz.

Untuk mendorong, percepatan dan pengoptimalan sertifikasi ISPO, kata dia, pernerintah juga rnempersiapkan berbagai upaya. Salah satunya, penguatan ISPO meialui revisi payung hukum. “Draf Peraturan Presiden (Perpres) penguatan ISPO sudah selesai dibahas dan diserahkan oleh Tim Penguatan pada bulan Desember 2016. Sekarang, ada di Menko Perekonomian, kami menunggu langkah selanjutnya. Misalnya, apakah akan dilakukan public hearing sebelum diteken,” kata Aziz.

Pemerintah, kata dia, memberlakukan sertifikasi wajib ISPO kepada perusahaan untuk mengatasi isu lingkungan hidup dan deforestasi yang melekat pada usaha perkebunan. Penerapan sertifikasi ISPO, kata dia, mendorong perusahaan menaati peraturan dan rneningkatkan kesadaran memperbaiki lingkungan. Untuk memperoleh sertifikasi ISPO, perusahaan harus memenuhi 7 prinsip. Diantaranya, legalitas usaha perkebunan yang clean and clear. Selain itu pengelolaan perkebunan mengacu praktik pertanian yang baik. Termasuk, tidak mebakar saat land clearing, penggunaan pestisida yang tidak melampaui batas, serta mematuhi prinsip dan tata kelola gambut,” kata Aziz.

Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Perkebunan Kementerrian Pertanian (Kementan) Bambang mengatakan hal senada. “Kita harus menepis bahwa perkebunan identik dengan kebakaran. Awal dimulainya hotspot dan kebakaran bukanlah di areal kebun yang terbangun. Meski, memang ada beberapa pelaku usaha perkebunan yang nggak bertanggung jawab. Walaupun Undang-Undang (UU) melarang, tetap melakukan pembakaran lahan secara sembunyi-sembunyi. Untuk itu, kita harus berkomitmen menerapkan praktik pengolahan lahan yang baik, tanpa membakar,” kata Bambang. (eme)

Sumber : Investor Daily

http://paspimonitor.or.id/ispo-audit-70-perusahaan-sawit/



Berita : Terkait