PT. Perkebunan Nusantara XIII As a Knowledge-Based Agribusiness Company
Bahasa : en / id
Smoke
Kebun kelapa sawit

28 April 2017 - 07:46:32 | Unit Kerja : Kantor Direksi | by : uud | views : 582

Status Lahan dan Kepemilikan Jadi dala Pembiayaan Sawit Rakyat

Berita Utama | 28 April 2017 | Administrator
img

Info SAWIT, JAKARTA - Direktur Sistem Manajemen Investasi (SMI), Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Ari Wahyuni pun merinci beberapa masalah pembiayaan kelapa sawit, selain KUR yang belum mengakomodir adanya graceperiod, terdapat permasalahan lainnya semisal agunan bank dari petani yang dianggap kerap menghadapi kendala lantaran ada masalah pada kejelasan status lahan-lahan petani.

Lantas, alokasi pembiayaan dari BPDP Kelapa Sawit tercatat masih sangat rendah, dimana realisasi penyaluran peremajaan kelapa sawit petani pun tidak terserap banyak. Merujuk laporan BPDP-KS tahun 2016, dari proposal yang sudah masuk, sedikitnya ada 26,5 ribu ha dengan melibatkan sekitar 12 ribu petani, terdiri dari sebanyak 79% adalah petani swadaya dan sebanyak 21% adalah petani plasma.

Sebanyak 61% dari total usulan peremajaan sawit itu menghadapi kendala kejelasan status lahan, sehingga masih membutuhkan proses verifikasi kebenaran data dan verifikasi ketepatan sasaran, bahwa dana sawit itu digunakan untuk peremajaan sawit rakyat yang membutuhkan.

Kurang berhasilnya program tercatat lantaran masih ada petani yang kebun sawitnya berada di kawasan hutan, sertifikat lahan yang dimiliki tidak sesuai nama pemilik, serta status lahan yang belum clean and clear.

Padahal guna mendapatkan dana hibah dari BPDP-KS sebanyak Rp 25 juta/ha, kebun sawit milik petani yang diajukan untuk diremajakan mesti bukan lahan dalam status konflik, bukan kebun yang dibuka dengan cara dibakar, tidak berada di dalam kawasan hutan, sertifikat atas nama sendiri dan tidak dalam jaminan perbankan. (Baca InfoSAWIT edisi Februari 2017, Biodiesel Lanjut, Peremajaan Sawit Butuh Solusi Cepat).

Terpenting, penerapan skim pembiayaan tersebut pula  belum terintegrasi dengan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP). Bahkan merujuk laporan hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Atas BA 999.07 Tahun Anggaran 2013 antara lain untuk program KPEN-RP mencatat, mekanisme pengelolaan belanja subsidi bunga kredit program kurang memadai sehingga diragukan ketepatan sasarannya.

Lebih lanjut tutur Ari Wahyuni, belum adanya skim baru pembiayaan maka petani didorong bisa memperoleh bantuan pembiayaan dana dari BPDP-KS, hanya saja proses peremajaan dilakukan oleh kementerian terkait, lantaran BPDP-KS hanya sebagai operator pengelola uang. “Pembiayaan peremajaan kelapa sawit bisa menggunakan dana hibah lantas sisanya dari perbankan, dan bagi petani yang lebih mampu bisa dengan dana bergulir,” usulnya. (T2)

http://www.infosawit.com/news/6320/status-lahan-dan-kepemilikan-jadi-kendala-pembiayaan-sawit-rakyat



Berita : Terkait