PT. Perkebunan Nusantara XIII As a Knowledge-Based Agribusiness Company
Bahasa : en / id
Smoke
Ilustrasi: (Foto: Okezone)

05 Mei 2017 - 08:22:45 | Unit Kerja : Kantor Direksi | by : uud | views : 147

Menteri Bambang: Indonesia Perlu Siapkan Argumen dan Justifikasi Ilmiah

Kamis, 4 Mei 2017

JAKARTA - Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan banyaknya kampanye hitam produk sawit Indonesia di Uni Eropa merupakan persaingan bisnis semata. Pasalnya produk sawit Indonesia dianggap akan mengancam bisnis minyak zaitun mereka yang sudah berlangsung sejak lama.

"Keluarnya resolusi Parlemen Uni Eropa yang menyatakan produk sawit penyebab deforestasi, menciptakan pelanggaran HAM, dan tidak mendukung keberlanjutan hanyalah dorongan dari pelaku bisnis di Eropa. Sebab, produk sawit Indonesia dianggap mengancam keberadaan bisnis minyak zaitun," ujar Bambang saat menghadiri peluncuran Buku BPDB Sawit di Jakarta, Rabu (3/5/2017)
BERITA REKOMENDASI

Lebih lanjut dia mengatakan minyak zaitun (olive oil) dan minyak yang berasal dari biji bunga matahari sangat populer dan banyak diproduksi di Eropa. Jika produk sawit masuk ke Eropa, maka dua jenis minyak yang sangat populer di benua tersebut akan tergerus. Sehingga keluarlah Resolusi Parlemen Uni Eropa yang menyebut produk sawit sebagai penyebab deforestasi. "Sawit di Eropa masih kontroversial. Tapi kalau saya boleh jujur sebagian besar itu peran bisnis. Karena minyak sawit tentunya mengancam keeradaan minyak zaitun atau biji bunga matahari yang populer di Eropa," ungkap Bambang.

Untuk itu, mantan Menkeu berharap Indonesia dapat membuktikan bahwa anggapan parlemen Uni Eropa tersebut tidak benar. Namun, yang diinginkannya adalah Indonesia tidak hanya protes secara diplomatis dan politis, melainkan dengan argumen yang dapat dipertanggungjawabkan. "Jangan hanya protes secara diplomasi dan politis, tapi juga harus argumen bahwa itu tidak berdasar dan itu hanya perang dagang. Tapi harus ada justifikasi ilmiah," paparnya.

Di tempat yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan kelapa sawit adalah salah satu komoditas yang menjadi produk unggulan nasional Indonesia, meski perkembangannya juga tak lepas dari perdebatan. "Agar komoditas ini tetap menjadi komoditas strategis, pemerintah Indonesia telah berupaya mengurangi oversupply kelapa sawit yang menyebabkan harga komoditas minyak kelapa sawit (CPO) dan turunannya menurun secara signifikan pada 2014-2015," ujar Darmin.

Menurutnya, untuk mendorong program biodiesel, pemerintah pun membentuk Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit, yaitu badan yang memberikan insentif dalam mendorong penyerapan Biodisel pada pasar PSO dan Non-PSO. "BPDP merupakan skema industri membantu industri, di mana perusahaan yang melakukan ekspor wajib menyetorkan pungutan ekspor yang dapat digunakan untuk membantu penyerapan biodiesel agar tidak memberatkan APBN. Dengan membentuk demand baru melalui program mandatory biodiesel yang dibantu dukungan BPDP Kelapa Sawit, pemerintah berhasil menstabilkan harga CPO dan Tandan Buah Segar pada akhir 2015-2016 yang dinikmati seluruh pemangku kepentingan," ungkapnya.

Darmin mengatakan dengan banyaknya nilai tambah yang dihasilkan BPDP Kelapa Sawit untuk Indonesia, khususnya industri kelapa sawit, maka keberlangsungan BPDP Kelapa Sawit sangat penting dilakukan. Beberapa program utama BPDP Kelapa Sawit adalah: Biodiesel, Peremajaan, Promosi, Peningkatan SDM, Research & Development, Dana Cadangan.

"Untuk menjaga skema BPDP Kelapa Sawit tetap berkelanjutan, pemerintah telah menyusun buku ‘Menuju Kemandirian dan Keseimbangan Sawit Indonesia’ yang memberikan informasi kerangka dasar dan latar belakang pembentukan BPDP Kelapa Sawit. Selain membantu penyerapan program mandatory biodiesel, BPDP Kelapa Sawit memiliki beberapa program lainnya yang sangat membantu Industri Kelapa Sawit Indonesia baik pada sektor hulu maupun sektor hilir," katanya.

Karena peranan BPDP Kenapa Sawit, menurut Darmin sangat penting bagi devisa negara dan nilai tambah industri domestik, maka terdapat beberapa aturan main yang harus diketahui oleh seluruh pemangku kepentingan Industri kelap sawit. "Pemerintah melalui sekretariat komite pengarah BPDP Kelapa Sawit telah menyusun buku ‘panduan’ agar sejarah, filosofi, serta tujuan pembentukan BPDP Kelapa Sawit dapat dipahami oleh semua pemangku kepentingan," tandasnya.

http://economy.okezone.com/read/2017/05/04/320/1683000/menteri-bambang-indonesia-perlu-siapkan-argumen dan-justifikasi-ilmiah



Berita : Terkait