PT. Perkebunan Nusantara XIII As a Knowledge-Based Agribusiness Company
Bahasa : en / id
Smoke
Bungaran

09 Mei 2017 - 08:19:30 | Unit Kerja : Kantor Direksi | by : uud | views : 259

Proteksi dan Diskriminasi Kelapa Sawit

May 8, 2017 admin 0 Comment

Proteksi dan diskriminasi kelapa sawit adalah hal yang wajar bagi negara luar untuk melindungi petaninya dari efisiensinya kelapa sawit. inilah yang terjadi pada resolusi kelapa sawit di negara Eropa.

Artinya resolusi sawit Eropa ini adalah salah satu motif negara Eropa untuk memproteksi minyak nabati dinegaranya. Hal ini dilakukan untuk melindungi petaninya dari serangan minyak sawit yang masuk ke negaranya

“Memang petani disana tidak banyak tapi petani disana sangat teroganisir. Sehingga mereka mempengaruhi parlemen dan masyarakat disana. Itulah politik,” ungkap Bungaran kepada perkebunannews.com.

Melihat fakta tersebut, Bungaran mengingatkan sebaiknya dalam melakukan pembelaan terhadap kelapa sawit tidak cukup dengan menyampaikan fakta-fakta bahwa kelapa sawit di Indonesia telah ramah lingkungan. Hal ini terlihat dari terus bertambahnya sertifikasi sustainable yang dimiliki oleh para pelaku kelapa sawit di Indonesia baik sertifikat Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) ataupun Rountable Sustainable Palm Oil (RSPO).

Bahkan bukan hanya perusahaan saja yang telah memiliki sertifikat ISPO ataupun RSPO tapi juga petani. Seperti diketahui belum lama ini petani pun telah ada yang memperoleh sertifikat ISPO. Ini artinya perusahaan ataupun petani telah menuju perkebunan yang sustainable. Komitmen petani dilakukan karena terus tumbuhnya perkebunan rakyat (petani mandiri atau swadaya).

“Jadi jika dahulu perkebunan kelapa sawit hanya dikuasai oleh beberapa perusahaan saja tapi kini sudah 42 persen dikuasai oleh petani dari total luas perkebuan kelapa sawit yang ada saat ini mencapai sekitar 11 juta hektar,” jelas Bungaran.

Artinya, Bungaran berharap sebaiknya sustainable juga harus dilakukan pada perkebunan rakyat. Namun hal yang harus diperhatikan adalah jangan menyamakan antara sustainable perusahaan dengan sustainable milik petani mandiri. Sebab keuangan dari petani tentu berbeda dengan kuangan perusahaan.

“Disinilah peran pemerintah dan perushaan untuk membantu perkebunan rakyat dalam melakukan sustainable untuk perkebunan rakyat,” pungkas Bungaran. YIN

Sumber http://perkebunannews.com/2017/05/08/proteksi-dan-diskriminasi-kelapa-sawit/



Berita : Terkait