PT. Perkebunan Nusantara XIII As a Knowledge-Based Agribusiness Company
Smoke
Menteri Pembangunan Ekonomi Republik Italia, Carlo Calenda

16 Mei 2017 - 07:44:08 | Unit Kerja : Kantor Direksi | by : uud | views : 395

Italia Bantu Indonesia Suarakan Penolakan Resolusi Minyak Kelapa Sawit Eropa

Moh. Nadlir
Kompas.com - 15/05/2017

Menteri Pembangunan Ekonomi Republik Italia, Carlo Calenda Ketika Ditemui di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (15/5/2017).(KOMPAS.com/ MOH NADLIR)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah saat ini tengah memperjuangkan penolakan resolusi Uni Eropa terkait pembatasan impor minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO) mulai 2020 mendatang.

Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita mengatakan, upaya itu mendapatkan dukungan dari Pemerintah Italia.

Hal itu diutarakan Enggar, seusai menerima kunjungan Menteri Pembangunan Ekonomi Republik Italia, Carlo Calenda, di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (15/5/2017).

"Mereka akan bantu untuk sampaikan ini. Karena ini akan mengganggu perundingan Indonesia-Uni Eropa (Comperhensive Economic Partnership Agreement) antara Indonesia dan Uni Eropa yang kita dalam proses," kata Enggar.

Menurut Enggar, Pemerintah Italia serius membantu Indonesia karena akan membawa dampak besar terhadap tenaga kerja di Indonesia.

"Jadi, Menteri Italia take a note. Dia akan serius, karena ini menimbulkan dampak kepada tenaga kerja yang begitu besar," kata dia.

Tak hanya itu, Italia juga berkomitmen membantu Indonesia mempercepat perundingan perjanjian kemitraan ekonomi yang sedang dijajaki oleh pemerintah Indonesia dan Uni Eropa atau CEPA.

"Kemudian kita sepakati, dia (Italia) akan bantu percepatan perundingan antara Indonesia-Uni Eropa yang Kami targetkan tahun ini bisa final," ujar Enggar.

Parlemen Uni Eropa mengeluarkan resolusi soal sawit dan pelarangan biodiesel berbasis sawit.

Resolusi tersebut dikeluarkan, karena dinilai masih menciptakan banyak masalah dari deforestasi, korupsi, pekerja anak, sampai pelanggaran HAM.

PenulisMoh. Nadlir
EditorInggried Dwi Wedhaswary



Berita : Terkait