PT. Perkebunan Nusantara XIII As a Knowledge-Based Agribusiness Company
Smoke
TBS

12 Juni 2017 - 09:49:50 | Unit Kerja : Kantor Direksi | by : uud | views : 298

RUU Perkelapasawitan Bebani APBN

12 June 2017 | Administrator

InfoSAWIT, JAKARTA – RUU Perkelapasawitan dikhawatirkan akan membebani fiskal negara mengingat fasilitas dan insentif yang diberikan pemerintah kepada korporasi bakal sangat besar.

Peneliti dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Rimawan Pradiptyo mengatakan, sejumlah pasal dalam RUU itu memberikan berbagai fasilitas di bidang produksi, pemasaran dan fiskal kepada perusahaan-perusahaan sawit, ungkapnya Rabu lalu.

Ia memaparkan, di bidang produksi dan pemasaran, pemerintah diwajibkan menjamin ketersediaan pupuk sesuai kebutuhan pelaku usaha budidaya sawit dengan harga keekonomian. Pemerintah diminta juga mengawasi ketersediaan dan distribusi pupuk, sebagaimana tercantum dalam pasal 46.

Lanjutnya, pemerintah juga harus memfasilitasi penyediaan air di lahan perkebunan sawit (pasal 49), pengelolaan gambut di perkebunan kepala sawit (pasal 50), dan memantau pemasaran produk perkebunan melalui lembaga atau instansi terkait. “Konsekuensinya, pemerintah harus menyediakan anggaran untuk kegiatan ini,” katanya, seperti yang dilansir Bisnis.

Rimawan menambahkan, RUU tersebut memberi berbagai keringanan di bidang pajak, seperti pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) badan, pembebasan/penangguhan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas impor barang modal, mesin, atau peralatan produksi, serta keringanan pajak bumi dan bangunan (PBB) di kawasan tertentu (pasal 18). (T3)

Sumber http://www.infosawit.com/news/6536/ruu-perkelapasawitan-bebani-apbn



Berita : Terkait