PT. Perkebunan Nusantara XIII As a Knowledge-Based Agribusiness Company
Bahasa : en / id
Smoke
GAPKI

14 Juni 2017 - 07:55:27 | Unit Kerja : Kantor Direksi | by : uud | views : 377

Gugatan JR Resmi Dicabut GAPKI dan APHI

14 June 2017 | Administrator

InfoSAWIT, JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) akhirnya secara resmi mencabut permohonan gugatan peninjauan kembali (Judicial Review/JR) terhadap UU Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU Nomor 41/1999 tentang Kehutanan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Penasehat Hukum GAPKI, Refly Harun mengatakan, pencabutan JR ini dilakukan karena pihaknya masih akan mempelajari lebih lanjut terkait klausa yang ada didalam pasal-pasal yang diajukan dalam JR tersebut. Pasal yang dimaksud yaitu pasal 69, 88, 99 dalam UU 32/ 2009 dan pasal 49 dalam UU 41/ 1999.

Refly menambahkan, selaku kuasa hukum pemohon, dilakukan diskusi panjang dan diputuskan bahwa pihaknya mencabut gugatan JR ke MK. Lanjutnya, ia juga menuturkan bahwa pasal-pasal yang diajukan dalam Uji Materi itu perlu diharmonisasikan karena sangat luas penafsirannya

Ketua Umum GAPKI, Joko Supriyono menambahkan, sebagai asosiasi perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia, GAPKI berkomitmen untuk selalu melakukan tata kelola perkebunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Terkait kebakaran lahan, GAPKI selalu meminta kepada anggotanya untuk melakukan pencegahan dan antisipasi kebakaran terutama ketika memasuki musim kemarau.

Lanjutnya, untuk mencegah terjadinya kebakaran, GAPKI mulai membentuk masyarakat peduli api dan melakukan patroli siaga tim tanggap darurat peduli api yang melibatkan partisipasi aktif pemerintah dan masyarakat sipil. Hingga akhir 2016 lalu, para anggota GAPKI telah membentuk sedikitnya 350 Desa Peduli Api. “Alhasil, hingga saat ini perusahaan telah berhasil menekan angka kebakaran secara drastis,” kata Joko Supriyono, seperti dalam rilis resmi yang diterima infoSAWIT.

Seluruh perusahaan kelapa sawit anggota GAPKI telah menerapkan zero burning policy (pembukaan lahan tanpa bakar). Melalui zero burning policy, perusahaan berkomitmen untuk tidak sama sekali membenarkan adanya aktivitas pembakaran lahan di perkebunan, ungkapnya.

Data dari Global Forest Watch, pada kebakaran 2015 lalu, titik api yang berasal dari dalam konsesi perusahaan sawit kurang dari 10% dari total titik api yang muncul.

Terkait JR, Joko menjelaskan bahwa awalnya JR diajukan untuk mencari keadilan terkait siapa pihak yang paling bertanggung jawab dalam terjadinya kebakaran lahan dan hutan, dan bukan bermaksud untuk mencabut keempat pasal dalam dua UU tersebut.

Ketua GAPKI tersebut megatakan, prinsip strict liability seperti yang diatur dalam pasal 88 UU 32/2009, bahwa dalam setiap terjadinya kebakaran, korporasi menjadi pihak yang dianggap paling bertanggung jawab. Sebab, tergugat bisa dinyatakan bersalah oleh penggugat tanpa mengetahui apakah tergugat benar-benar melakukan kesalahan.

Nantinya, GAPKI akan mempelajari lebih mendalam bersama para ahli terutama untuk pasal 88 UU 32/2009, pihaknya akan mengusulkan baik kepada pemerintah maupun DPR untuk memperbaiki pasal tersebut sehingga lebih berkeadilan.

“Jadi yang paling tepat adalah kita mebuktikan dan memberikan hukuman bagi para pelaku penyebab karhutla. Termasuk dalam hal ini, jika korporasi terbukti bersalah, maka secara gentle mereka harus siap untuk memberikan pertanggung jawaban di hadapan hukum,” tutupnya. (T4)

http://www.infosawit.com/news/6546/gugatan-jr-resmi-dicabut-gapki-dan-aphi