PT. Perkebunan Nusantara XIII As a Knowledge-Based Agribusiness Company
Bahasa : en / id
Smoke
Joko Supriyono ( Ketua Umum GAPKI )

04 Juli 2017 - 08:56:42 | Unit Kerja : Kantor Direksi | by : uud | views : 540

Joko Supriyono: Open Dokumen HGU Bakal Ganggu Iklim Investasi

04 July 2017 | Administrator

InfoSAWIT, JAKARTA - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (Gapki) mengkhawatirkan dampak kebijakan pemerintah jika membuka dokumen Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit kepada publik. Ketua Umum Gapki, Joko Supriyanto, mengatakan, jika dokumen HGU dibuka akan mengganggu iklim investasi.

Ia memprediksi akan muncul kericuhan dan kegaduhan terkait data lahan.  "Pengusaha menjadi tidak fokus dalam berusaha, akan muncul protes dan disoroti publik, hal ini membuat ketidaktenangan," katanya seperti yang dilansir Katadata, pekan lalu.

Joko menilai HGU seharusnya menjadi dokumen pribadi perusahaan, seperti rekening perbankan. Bila dibuka, seharusnya untuk kepentingan khusus seperti penyelidikan kasus hukum.

Dokumen HGU dianggap sebagai informasi publik dari proses gugatan Forest Watch Indonesia (FWI) di Komite Informasi Publik (KIP) pada Desember lalu. Diketahui, FWI menggugat kementerian ATR/BPN untuk membuka data HGU di Kalimantan, daerah yang paling banyak terdapat lahan sawit.

"Sebelumnya dibawa ke KIP, kami sudah mengajukan permintaan data kepada kementerian, namun tak mendapat tanggapan," kata aktivis FWI, Linda Rosalina.

Linda menambahkan, permohonan data HGU digunakan untuk keperluan riset analisis terjadinya konflik lahan. Konflik lahan terjadi karena tidak adanya keterbukaan informasi. Perusahaan-perusahaan yang mengklaim mempunyai HGU di lapangan nyatanya tumpang tindih dengan masyarakat, sehingga sering terjadi konflik.

Di dalam persidangan, kementerian menyatakan dapat memberikan data HGU, namun tidak untuk penyebutan nama pemilik. Alasannya, nama pemilik merupakan hak perdata dan hanya dapat diakses pemerintah untuk kepentingan hukum. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan aturan pendaftaran tanah.

Di lain pihak, majelis komisioner KIP pada Juli lalu memutuskan dokumen HGU merupakan informasi publik yang masuk dalam kategori informasi tersedia setiap saat. KIP melihat HGU bukan sebagai data pribadi karena merupakan hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai negara.

Lanjutnya, KIP menyatakan rincian informasi dalam dokumen HGU, berupa: nama pemegang HGU, tempat atau lokasi, luas areal HGU yang diberikan, dan peta areal HGU yang dilengkapi titik koordinat, merupakan informasi terbuka untuk publik.

Merespons putusan KIP, kementerian lantas mengajukan keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). PTUN membuat putusan pada Desember kemarin yang menguatkan hasil KIP. Selanjutnya di tingkat kasasi, MA pada Maret lalu mengeluarkan putusan yang juga menolak gugatan kementerian.

Linda juga mengutarakan, sejak tiga bulan terakhir keputusan hakim berkekuatan hukum tetap, namun kementerian belum juga membuka dokumen HGU. Data HGU ini akan berguna untuk menyelesaikan persoalan ketimpangan lahan.

Ia menjelaskan, berdasarkan data BPN pada 2010 sebanyak 56 % aset nasional (dalam bentuk tanah sebanyak 62-87 %) dikuasai hanya 0,2 % penduduk Indonesia.

Lalu menurut Transformasi untuk Keadilan (TUK) pada 2015, 25 kelompok perusahaan kelapa sawit yang dimiliki para taipan menguasai 31 % lahan atau 5,1 juta hektare (ha) dari total area penanaman kelapa sawit di Indonesia.

"HGU harus dibuka kepada publik agar masyarakat dapat melakukan pengawasan dan monitoring terhadap izin-izin pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam," tutupnya. (T4)

http://www.infosawit.com/news/6618/joko-supriyono--open-dokumen-hgu-bakal-ganggu-iklim-investasi



Berita : Terkait