PT. Perkebunan Nusantara XIII As a Knowledge-Based Agribusiness Company
Bahasa : en / id
Smoke
Maruli Gultom, Praktisi Kelapa Sawit

24 Juli 2017 - 07:52:32 | Unit Kerja : Kantor Direksi | by : uud | views : 371

Sawit Hadapi Perdagangan Tidak Fair

24 July 2017 | Administrator

InfoSAWIT, JAKARTA – Munculnya tudingan parlemen Uni Eropa dengan menganggap komoditas kelapa sawit merupakan biang terjadinya deforestasi, bahkan tudingan itu dituangkan dalam sebuah resolusi, bakal mendorong diterbitkannya kebijakan di Uni Eropa untuk secara bertahap tidak menggunakan sama sekali minyak sawit untuk kebutuhan bahan bakar terbarukan di benua biru itu.

Kejadian ini memicu para pelaku sawit dan pemerintah melakukan sanggahan dan meminta pihak Uni Eropa untuk melakukan revisi dari resolusi itu, dan kembali memastikan data tentang kelapa sawit di Indonesia.

Dikatakan praktisi sawit senior, Maruli Gultom, beragam ganjalan perdagangan minyak sawit di dunia yang diakibatkan sawit telah menjadi komoditas utama yang paling dicari di dunia. Sebelumnya, kondisi ini telah diprediksi Rabobank pada 2003 silam bahwa pemasaran komoditas sawit akan mengungguli minyak kedelai di 2006. Faktanya, hanya butuh setahun, yakni tahun 2004, perdagangan komoditas sawit melampaui minyak kedelai.

Saat itu juga beragam tudingan miring sawit bermunculan, dari isu kesehatan, perusakan lingkungan, pembabatan hutan hingga emisi gas rumah kaca. Padahal kata Maruli, menurut data yang dirilis oleh PBL Netherlands Environmental Assessment Agency, ternyata 65% atau 20,4 milyar ton dari total polusi karbon dioksida dunia diproduksi oleh hanya 10 negara!, Mereka adalah negara-negara kaya termasuk China, plus India.

Lantas pada Maret 2006, WWF mendeklarasikan “Palm Oil: Enemy Number One”. Saat itu juga sawit dituding merusak hutan, “Mereka mengklaim hutan yang rusak seluas 75 juta hektare - padahal lahan sawit kala itu baru 6 juta hektar. Ini sudah gak masuk akal,” tutur Maruli dalam sebuah diskusi di Jakarta, yang dihadiri InfoSAWIT, belum lama ini.

 Maruli menilai, tudingan itu sangat tidak fair, apalagi saat ini selain tudingan miring, industri kelapa sawit juga harus mengikuti sertifikasi berkelanjutan sebagai bukti tidak merusak lingkungan. “Disaat kita harus mengikuti skim sertifikasi berkelanjutan, mereka tidak perlu,  padahal sawit bisa dikatakan adalah hutan sekunder yang pula mampu menyerap karbon dan menghasilkan okisgen,” tandas Maruli. (T2)

Sumber : http://www.infosawit.com/news/6730/sawit-hadapi-perdagangan-tidak-fair



Berita : Terkait