PT. Perkebunan Nusantara XIII As a Knowledge-Based Agribusiness Company
Bahasa : en / id
Smoke
Ilustrasi

23 Agustus 2017 - 11:02:36 | Unit Kerja : Kantor Direksi | by : uud | views : 135

Perpres ISPO, Perkuat Daya Saing Kelapa Sawit Nasional?

23 August 2017 | Administrator

InfoSAWT, JAKARTA - pada akhir 2016 lalu ada usulan untuk meningkatkan status regulasi ISPO menjadi Peraturan Presiden (Perpres). Alasannya supaya penerapan regulasi ini bisa lebh efektif, apalagi tuntutan ISPO bisa diterima pasar global semakin tinggi.

Sebab itu, sebelum draft Perpres ISPO ini rampung pemerintah pun mengajak segenap stakeholder kelapa sawit untuk bisa bersama mendukung penguatan ISPO ini. “Kami di Kemenko hanya merintis keberterimaan ISPO bisa lebih luas lagi, jangan hanya mengkritisi apa yang sudah kita bagun, kita butuh semua usulan dan masukan supaya ISPO lebih baik lagi,” tutur Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kemenko Perekonomian, Musdhalifah Machmud.

Perdebatan seputar ISPO pun didorong untuk di reduksi dan lebih mengutamakan masukan dan usulan untuk memperkuat kebijakan ISPO. Musdhalifah mengajak, untuk semua pihak bisa mendukung ISPO sehingga keberterimaan ISPO bisa semakin besar tamanya diantara stakeholder kelapa sawit di dalam negeri.

Usulan ini dibuka untuk supaya ISPO sebagai salah sati skim kelapa sawit berkelanjutan memiliki kredibilitas di pasar global. Bahkan tutur Musdhalifah, pihaknya juga akan melibatkan berbagai kedutaan besar di Indonesia untuk bisa memberikan masukan terhadap penguatan ISPO. “Jangan menjadi pertentangan, ini adalah bagian dari persaingan dagang, jangan memiskinkan negara sendiri,” pesan Musdhalifah.

Sementara dikatakan Wakil Ketua Tim Kerja Penguatan ISPO, Diah Suradiredja, penguatan kebijakan ISPO ibarat melakukan re-pumping kebijakan ISPO, dalam melakukan penguatan ISPO tidak mudah kendati secara progres bisa dilihat. “ Untuk ISPO Pemerintah sedang melakukan perbaikan dengan meningkatkan status regulasinya menjadi Perpres,” tutur Diah dalam sebuah diskusi di Jakarta yang dihadiri InfoSAWIT, belum lama ini.

Diah pun mengungkapkan tiga hal penting dalam penguatan ISPO, pertama memahami kata sustainability, sebab tidak semua pihak paham arti sustainability demikian juga regulasi acap memahami berbeda.

Kedua, lantaran pengelolaan ISPO tidak mampu menjawab semua persoalan yang ada, maka mulai muncul ketidakpercayaan terhadap ISPO. Sebab itu konsultasi publik sangat dibutuhkan guna mendapatkan solusi. Lantas ketiga mengenai keberterimaan ISPO. “ISPO mesti diterima baik pelaku sawit dan pasar,” katanya.

Selain tiga masalah tersebut, lebih lanjut tutur Diah, ada tiga tantangan lain yang juga harus menjadi perhatian dalam upaya memperkuat ISPO, diantaranya pertama, di ISPO tidak mudah untuk mendekatkan isu lanskap dengan fakta dilapangan terlebih di pemerintah pusat acap melakukan dengan pendekatan spasial, lantas kedua, memadukan antara keberlanjutan usaha versus melindungi bodiversity dan keselamatan hutan. “Tidak mudah juga memindahkan para pengelola sawit dari kawasan ke lokasi yang baru jika jumlahnya ribuan,” katanya.

Serta ketiga, kesinergian antara sektor hulu dan hilir. “Ini biasanya menyangkut pembiayaan sawit, lantas kalau sawit dikategorikan sebagai tanaman kehutanan apakah PNBP dari sawit masuk sektor kehutanan, apakah yang lain ikhlas? Kata Diah.

Dilain pihak justru menganggap ISPO belum bisa mengakomodir produk minyak sawit yang diekspor saat ini guna memenuhi standar berkelanjutan. Lantaran ISPO masih bcara sertifikasi di tingkat produk minyak sawit mentah (CPO). “ISPO kan hanya sampai CPO, belum sampai ke produk turunan (produk pengolaan minyak sawi). Kami menginginkan ISPO bisa menjangkau hingga ke supply chain-nya,” tutur Sekjen Gabungan Pegusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Togar Sitanggang.

Untuk cara dan standar sertifikaisnya, Togar menyarankan untuk menjiplak yang sudah dilakukan sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) untuk rantai pasok (Supply chain). Ini dilakukan untuk mempercepat proses penerapan sertifikasi ISPO hingga rantai pasoknya. “Nanti dalam perjalanan prosesnya bisa dilakukan perbaikan, sebab ekspor ke Uni Eropa tidak hanya sampai pada produk minyak sawit tetapi hingga produk turunannya,” kata Togar.

Sertifikasi sampai rantai pasok ini dibutuhkan lantaran pada 2015 lalu, Uni Eropa telah mengeluarkan piagam Rotterdam yang isinya akan hanya menerima sepenuhnya produk minyak sawit dan turunan yang sudah tersertifkat skim berkelanjutan mulai 2020. Ini semestinya menjadi peluang bagi minyak sawit berkelanjutan dari Indonesia. (T2)

Sumber : http://www.infosawit.com/news/6860/perpres-ispo--perkuat-daya-saing-kelapa-sawit-nasional-



Berita : Terkait