PT. Perkebunan Nusantara XIII As a Knowledge-Based Agribusiness Company
Bahasa : en / id
Smoke
Petani kelapa sawit

04 September 2017 - 13:59:44 | Unit Kerja : Kantor Direksi | by : uud | views : 313

Pengusaha Siap Beberkan Isu Kelapa Sawit di PBB

4/9/2017

JAKARTA – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) akan menghadiri pertemuan tingkat tinggi tentang perkembangan sektor kelapa sawit Indonesia di forum resmi di Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat (AS). Ketua Umum GAPKI Joko Supriyono dijadwalkan menjadi pembicara pada 6 September mendatang untuk menjelaskan sikap dan posisi dunia usaha terkait isu-isu keberlanjutan di sektor pendulang devisa negara terbesar tersebut.

“Selain berbicara secara resmi di PBB, kami juga akan melakukan sejumlah informal meeting dengan para pemangku kepentingan selama kunjungan ke Amerika Serikat ini,” kata Joko melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, pekan lalu. Kehadiran GAPKI dalam pertemuan tingkat tinggi di PBB ini atas undangan Program Pembangunan PBB (UNDP) yang menggagas diskusi tentang isu keberlanjutan di sejumlah sektor ekonomi di negara berkembang. UNDP juga mengundang perwakilan pemerintah Republik Indonesia dalam forum tersebut.

Selain Indonesia, juga ada perwakilan pemerintah dan dunia usaha dari Brazil dan Liberia. Joko mengatakan dengan sumbangan devisa mencapai 18,5 miliar dollar AS atau sekitar 240 triliun rupiah, kelapa sawit menjadi sektor strategis Indonesia. Selain itu, sektor kelapa sawit menyerap lebih dari 5 juta tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah pinggiran.

Terkait kebakaran lahan, dia menegaskan koordinasi dilakukan oleh pemerintah dan dunia sepanjang tahun ini. Hasilnya, tidak ada lagi laporan adanya titik api dari dalam konsesi perusahaan. Selama ini, negara-negara Uni Eropa dan AS menyoroti tata kelola perkebunan kelapa sawit di Indonesia.

Namun, permintaan minyak sawit dari kedua wilayah tersebut terus meningkat. Pada semester I tahun 2017, ekspor ke Uni Eropa mencapai 2,7 juta ton atau meningkat 42 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 1,9 juta ton.

Kementerian Pertanian sebelumnya mendorong semua perusahaan sawit untuk mengikuti program sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO) karena sumber alam itu menyumbang sumber devisa hingga 239,4 triliun rupiah.

Sertifikasi ISPO wajib dilakukan agar minyak sawit Indonesia dapat diterima dan memikili posisi tawar yang tinggi di pasar ekspor, serta pengelolaan perkebunan sawit Indonesia dapat dilakukan secara berkelanjutan.

“Dari 11,9 juta hektar lahan sawit di Indonesia, baru 16,7 persen saja yang sudah bersertifikat ISPO,” kata Dirjen Perkebunan, Bambang baru-baru ini.

 Sumber : Koran Jakarta



Berita : Terkait