PT. Perkebunan Nusantara XIII As a Knowledge-Based Agribusiness Company
Bahasa : en / id
Smoke
Buah kelapa sawit

16 Oktober 2017 - 08:59:53 | Unit Kerja : Kantor Direksi | by : uud | views : 154

Civil Society Dorong Pola Kemitraan Alternatif di Luar Inti-Plasma

16 October 2017 | Administrator img

InfoSAWIT, JAKARTA – Skema pendanaan bagi petani kelapa sawit atau masyarakat dengan mengharuskan aspek legalitas sebagai garansi serta pola management satu atap  adalah dua hambatan terbesar  untuk memajukan petani pekebun menjadi mandiri dan tanpa konflik. Hambatan ini berpotensi menjadi penghadang untuk mensukseskan program peremajaan kelapa sawit dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatra Selatan secara khusus dan petani sawit Indonesia secara umum.

2 hal tersebut merupakan kesimpulan dari media Briefing Tim Advokasi Keadilan Perkebunan bertema “Keadilan Kelapa Sawit Bagi Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat Dan Petani Pekebun Mandiri Demi Mewujudkan Sawit Berkelanjutan” di Jakarta belum lama ini dihadiri oleh Mansuetus Darto (Ketua Umum SPKS-Serikat Petani Kelapa Sawit), Gunawan (Penasihat Ahli IHCS-Indonesian Human Rights Committee for Social Justice) dan Imam Syafi’i (Praktisi Perkebunan).

Tim Advokasi Keadilan Perkebunan sangat menghargai program peremajaan kelapa sawit oleh BPDP Kelapa Sawit setelah sejak berdiri tahun 2015, untuk pertama kalinya menjalankan fungsi utama badan tersebut agar dapat mendorong petani kelapa sawit untuk meningkatkan produktivitasnya dimana perkebunan rakyat dinilai masih belum optimal dalam menghasilkan kelapa sawit dan harapannya BPDP-KS dapat memberikan nilai tambah bagi industri sawit.

Ketua Umum SPKS-Serikat Petani Kelapa Sawit Mansuetus Darto mengatakan, petani pekebun kelapa sawit melihat, program ini sangat berpotensi mengurangi jumlah petani swadaya dan sebaliknya memperbanyak perusahaan perkebunan besar yang tentu saja ini bertentangan dengan Nawacita Jokowi. Misalnya Skema Bapak Angkat pola management satu atap memiliki potensi membuat seluruh kebun-kebun petani swadaya nantinya akan di kelola oleh perusahaan sawit dan pada akhirnya petani hanya akan menjadi buruh. Dengan kata lain Jika petani mau bekerja di atas lahan nya mereka akan diberikan upah oleh perusahaan.

Sementara Penasihat Ahli IHCS-Indonesian Human Rights Committee for Social Justice) Gunawan mengatakan, bahwa harus ada perlindungan Hak Asasi petani dalam membuat kemitraan yang setara, adil, tanpa korupsi dalam kemitraan usaha  perkebunan. Tanpa itu petani akan susah untuk sejahtera dan kemitraan sulit berkelanjutan. “Kalau presiden Jokowi ingin perkebunan lebih lestari dan berkeadilan sosial, maka Perlu merujuk konstitusionalisme perkebunan yang berisikan reforma agraria, kemitraan usaha perkebunan yang merupakan perwujudan usaha Bersama, sehingga harus ada pola kemitraan alternative di luar inti-plasma, dan ditujukan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat,” katanya dalam keterangan resmi diterima InfoSAWIT. (T2)

Sumber : http://www.infosawit.com/news/7113/civil-society-dorong-pola-kemitraan-alternatif-di-luar-inti-plasma



Berita : Terkait