PT. Perkebunan Nusantara XIII As a Knowledge-Based Agribusiness Company
Bahasa : en / id
Smoke
Klaster Industri Sawit, Butuh Kerjasama Pemerintah Dan Pelaku

22 November 2017 - 12:06:42 | Unit Kerja : Kantor Direksi | by : uud | views : 167

Klaster Industri Sawit, Butuh Kerjasama Pemerintah Dan Pelaku

22 November 2017  | Administrator img

InfoSAWIT, JAKARTA - Sejak awal dekade 90’an pemerintah telah bermimpi memiliki klaster industri termasuk diantaranya klaster industri berbasis minyak  sawit, sayangnya pertumbuhan klaster industri tersebut tercatat masih lamban, seab itu butuh kerjasa apik antara pemerintah dan pelaku.

Antusias membangun industri minyak sawit dan turunannya memang tinggi khususnya di sektor hulu karena demand minyak sawit alias CPO terus meningkat dari tahun ke tahun, hingga dekade pertama tahun 2000 pertumbuhan sektor hulu (perkebunan) sangat tinggi bahkan diatas 10% setiap tahun.

Sementara, industri turunan minyak sawit walaupun ada pertumbuhan tetapi sangat lamban bahkan hanya menyerap sekitar 5 – 10% saja dari total produksi CPO Indonesia setiap tahunnya. Bahkan sampai dengan hari ini, industri hilir minyak sawit belum bisa dianggap tumbuh ideal dan linier seperti sektor hulu sawit yang masih terus tumbuh dengan ekspor CPO yang masih mendominasi profil ekspor minyak sawit Indonesia.

Di Sumatera, utamanya di Riau merupakan penghasil CPO tertinggi di Indonesia, lebih dari 5 juta ton CPO keluar dari provinsi ini setiap tahun dan yang menggembirakan adalah bahwa mimpi pemerintah untuk memiliki klaster industri terjawab di provinsi ini. Industri hilir minyak sawit baik untuk menghasilkan produk berbasis edible (refinery minyak & lemak makanan), non edible (oleokimia) serta bahan bakar nabati (biodiesel) tumbuh dengan baik di provinsi Riau, khususnya di sekitar Kota Dumai disepanjang selat Rupat, tepat diseberang semenanjung Malaka, Malaysia.

Mengapa justru klaster hilir industri berbasis minyak sawit tumbuh di Riau? Ini terjadi lantaran selain penetapan pesisir sepanjang Selat Rupat sebagai kawasan industri, tetapi ada alasan kuat lainnya seperti wilayahnya cukup luas, lantas kedalaman alur pelayaran kapal niaga sangat memunginkan untuk kapal berbobot tinggi, tersedianya bahan bakar untuk energi listrik seperti batu bara dan gas alam yang melimpah di sekitar Dumai. Kendati harus diakui untuk infrastruktur masih terlihat minim.

Pertumbuhan industri hilir di sepanjang pesisir Selat Rupat, nampak tanpa ada dorongan dari pemerintah, hanya insting kuat para investor yang melihat kemungkinan bisa tumbuhnya industri hilir diwilayah itu.

Padahal idealnya, pihak swasta membangun industri, sementara pihak pemerintah menyiapkan ketersediaan energi dan sarana-prasarana termasuk pelabuhan yang memadai, supaya tidak terkendala dalam menjual produk-produk hasil olahan industri tersebut. Sayangnya saat in pemerintah belum sepenuhnya sanggup menyediakan dukungan utilitas dan menyediakan infrastruktur termasuk jaringan transportasi darat, laut serta logistik yang memadai.

Sementara klaster industri tercatat tumbuh “liar” di sepanjang selat Rupat karena masing-masing pabrik membangun sarana pelabuhan sendiri, pergudangan dan sarana transportasi masing-masing. Akibatnya investasi infrastruktur pun menjadi bagian tidak terpisahkan dari investasi tersebut, akhirnya menjadikan produk hilir minyak sawit dari klaster “hilir” industri minyak sawit Dumai menjadi kurang kompetitif karena harus ikut menanggung ongkos investasi infrastruktur dan utilitas yang memang tidah murah.

Kapan utilitas dan infrastruktur yang sepatutnya merupakan porsi pemerintah dapat segera dipenuhi di Riau? Entahlah, padahal bila industri bisa tumbuh dengan ongkos yang efisien, secara otomatis pemerintah daerah bakal ikut menikmati pertumbuhan ekonomi tersebut. (Ditulis, Kris Hadisoebroto, pengamat dan praktisi industri hilir sawit nasional, salah satu pendiri  APOLIN) 

Sumber : http://www.infosawit.com/news/7308/klaster-industri-sawit--butuh-kerjasama-pemerintah-dan-pelaku



Berita : Terkait