PT. Perkebunan Nusantara XIII As a Knowledge-Based Agribusiness Company
Bahasa : en / id
Smoke
Foto: Humas Ditjenbun/Gagat

19 September 2018 - 08:28:49 | Unit Kerja : Kantor Direksi | by : uud | views : 27

Percepatan dan Kredibilitas ISPO Sawit Guna Lawan Isu Negatif

19 September 2018 | by : Administrator

InfoSAWIT, JAKARTA - Komoditas kelapa sawit terus menjadi sasaran dalam perang dagang dengan negara-negara pasar, khususnya Uni Eropa dengan tuduhan merusak lingkungan, memicu emisi gas rumah kaca, deforestasi, pekerja anak dan lain-lain. Komoditas unggulan Indonesia bakal dilarang masuk, terutama biodisel berbahan baku minyak kelapa sawit. Jika kebijakan pelarangan produk turunan kelapa sawit itu dilaksanakan tentu akan menimbulkan dampak yang luas terhadap penerimaan devisa dan pajak, pertumbuhan ekonomi, berkurangnya lapangan kerja, serta kesejahteraan jutaan pekebun.

Sebab itu tutur Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Bambang, Indonesia harus mengambil sikap bijak, namun tegas dan terus-menerus memperbaiki tatakelola kelapa sawit untuk merespon tuduhan-tuduhan negatif terhadap komoditas kelapa sawit yang tidak sepenuhnya sesuai dengan fakta, untuk menyusun suatu Strategi Komunikasi dan Diplomasi. Indonesia tidak perlu larut dalam genderang permainan yang dimainkan Uni Eropa, namun perlu direspon secara efektif untuk menyadarkan Uni Eropa.

“Sebaik apa pun upaya yang telah kita lakukan, Uni Eropa tak kan pernah berhenti menyerang kelapa sawit. Karena kelapa sawit adalah komoditas yang paling strategis dan efisien untuk menghasilkan pangan dan energi,” katanya saat penyerahan Sertifikat Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO), di Jakarta, dalam keterangan resmi diterima InfoSAWIT, Selasa (18/9/2018).

Lebih lanjut tutur Bambang, sebagai bangsa yang besar, harus selalu mengambil hikmah dari serangan terhadap kelapa sawit, inilah momentum yang tepat agar semua stakeholders kelapa sawit lebih solid, sinergi, dan kompak untuk menghadapi kampanye hitam tersebut.

“Hikmah lain, kita juga perlu berbenah diri dengan memperbaiki tata kelola baik industri besar, perkebunan rakyat, kemitraan/ kerjasama perusahaan dengan pekebun plasma dan swadaya, supaya daya saing industri sawit semakin meningkat dan diterima pasar global,” katanya.

Sebab itu saat, pemerintah terus mendorong implementasi tata kelola kelapa sawit yang baik sesuai ketentuan yang berlaku melalui Sistem Sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO). Kementerian Pertanian telah berkomitmen melalui Kebijakan Percepatan Sertifikasi ISPO dengan menargetkan seluruh perkebunan kelapa sawit, baik perkebunan besar maupun perkebunan rakyat di Indonesia bisa mendapatkan sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO). “Dari sekitar 14 juta hektar (Ha) perkebunan sawit yang tersebar di seluruh Indonesia, baru sekitar 20 persen yang sudah disertifikasi ISPO, termasuk enam koperasi perkebunan rakyat (3 KUD Plasma dan 3 Koperasi/Asosiasi Pekebun Swadaya),” tutur Bambang.

Lantas, terkait realisasi sertifikasi ISPO bagi pekebun yang masih sangat rendah, disebabkan beberapa masalah utama, antara lain : aspek legalitas/kepemilikan lahan, pengurusan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB), keengganan membentuk koperasi pekebun, dan masalah pendanaan (pra kondisi dan biaya audit).

“Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Perkebunan/ Komisi ISPO sedang berupaya untuk meyakinkan semua pihak agar Biaya pra kondisi dan audit ISPO dapat difasilitasi dari dana Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS),” tandas Bambang. (T2)

Sumber : https://www.infosawit.com



Berita : Terkait