PT. Perkebunan Nusantara XIII As a Knowledge-Based Agribusiness Company
Smoke
Gempor Sawit Dihajar Pungutan Ekspor

02 February 2021 - 08:12:32 | Unit Kerja : Kantor Direksi | by : uud | views : 770

Gempor Sawit Dihajar Pungutan Ekspor

02 February 2021 | by : Administrator

InfoSAWIT, JAKARTA -  Melihat kondisi membaiknya harga minyak sawit di dunia, tepatnya tanggal 3 Desember 2020 lalu, pemerintah melalui Menteri Keuangan sepakat menyesuaikan tarif pungutan ekspor produk kelapa sawit, sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 191/PMK.05/2020 tentang Perubahan PMK Nomor 57/PMK.05/2020 tentang Tarif Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Penyesuaian tarif pungutan ekspor tersebut dilakukan lantaran telah memperoleh restu dari Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS), yang diketuai Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian dengan anggota Menteri Pertanian, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri ESDM, Menteri BUMN, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas.

Dengan penyesuaian ini maka besaran tarif pungutan ekspor minyak sawit termasuk di dalamnya minyak sawit mentah (Crude Palm Oil /CPO) dan produk turunannya, ditetapkan berdasarkan harga referensi Kementerian Perdagangan dengan cut off perhitungan pungutan tarif tersebut adalah tanggal penerbitan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). “Pengenaan tarif baru tersebut mulai berlaku pada 10 Desember 2020, atau 7 hari setelah diundangkan pada 3 Desember 2020,” demikian catat Direktur Utama BPDP-KS, Eddy Abdurrachman.

Alasan terbitnya kebijakan tersebut, mengacu pada tren positif harga CPO, dan keberlanjutan pengembangan layanan dukungan pada program pembangunan industri sawit nasional. Layanan tersebut antara lain perbaikan produktivitas di sektor hulu melalui peremajaan perkebunan kelapa sawit, serta penciptaan pasar domestik melalui dukungan mandatori biodiesel.

“Kebijakan ini juga akan terus dilakukan evaluasi setiap bulannya untuk dapat merespon kondisi ekonomi yang sangat dinamis pada saat ini,” kata Eddy.

Sementara itu, penambahan dana yang dikelola BPDPKS akibat penyesuaian tarif Pungutan ekspor dianggap menjadi momentum bagi peningkatan layanan BPDPKS. Dikatakan Direktur Sistem Manajemen Investasi, DJPb – Kemenkeu, Ludiro, terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 191/PMK.05/2020 tentang Perubahan PMK Nomor 57/PMK.05/2020 tentang Tarif Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, menjadi dasar bagi pemerintah untuk menjaga stabilitas layanan BPDP-KS.

Layanan-layanan tersebut diantaranya peningkatan kualitas dan kuantitas pelaksanaan Program Pengembangan SDM, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan Sawit Rakyat, Sarana dan Prasarana, Promosi, dan Insentif Biodiesel, dengan tetap menjaga akuntabilitas serta tranparansi pengelolaan dan penyaluran dana perkebunan kelapa sawit, yang setiap tahun dievaluasi dan dilakukan perbaikan untuk mendukung industri kelapa sawit.

“Setiap tahun komite pengarah merencanakan setiap program yang akan dilakukan, dengan persetujuan komite pengarah dan melihat dinamisasi industri kelapa sawit, termasuk melakukan peningkatan layanan,” katanya.

Ludiro pula menginformasikan, bahwa perubahan pungutan ekspor itu tidak semuanya diberlakukan secara progresif, lantaran ada beberapa produk dari kelapa sawit yang pungutannya tetap, misalnya tandan buah segar (TBS), biji sawit dan kernel kelapa sawit, bungkil, tandan kosong kelapa sawit serta cangkang yang diberlakukan pungutan tetap, dengan nilai pungutan sesuai kategori masing-masing. (T2)

Sumber : https://www.infosawit.com