PT. Perkebunan Nusantara XIII As a Knowledge-Based Agribusiness Company
Bahasa : en / id
Smoke
Ispo

13 April 2018 - 07:56:12 | Unit Kerja : Kantor Direksi | by : uud | views : 240

ISPO Sawit Butuh Percepatan Bukan Penguatan

13 April 2018  | by : Administrator
 
InfoSAWIT, JAKARTA -  Penerapan praktik budidaya kelapa sawit berkelanjutan versi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dianggap tidak butuh penguatan tapi percepatan sehingga CPO yang dihasilkan bisa 100% bersertifikat ISPO. Hal tersebut diungkapkan  Sekjen Gabungan Asosiasi Petani Perkebunan Indonesia (GAPPERINDO), Gamal Nasir dalam acara International Conference and Expo – Indonesia Sustainable Palm Oil (ICE-ISPO) di Jakarta.
 
Menurut Gamal, yang diperlukan bukan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai hal-hal teknis ISPO serta perubahan struktur organisasinya, tetapi yang diperlukan adalah Instruksi Presiden (Inpres) pada Menteri Pertanian, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Menteri Keuangan untuk mempercepat pelaksanaan ISPO.
 
“Jadi yang dibutuhkan adalah bagaimana seluruh produk kelapa sawit bisa tersertifikasi ISPO melalui Inpres,” tegas Gamal dalam keterangan resmi diterima InfoSAWIT, Kamis (12/4/2018)
 
Disisi lain, Gamal mengingatkan, sertifikat ISPO berbeda dengan sertifikat SVLK (Sistim Verifikasi Legalitas Kayu) karena SVLK adalah sertifikasi produk akhir. Pohonnya ditebang, kayunya diambil dan disertifikasi, sedang tempat pohon ditanam sudah tidak dipedulikan lagi.
 
Sedangkan sertifikat ISPO adalah setelah crude palm oil (CPO)-nya diambil, pohonnya harus dipelihara sesuai dengan kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip dalam ISPO. Peran pemerintah, dalam hal ini, Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjetbun) adalah untuk menjaga dan mengawal bagaimana tata kelola perkebunan kelapa sawit dilaksanakan.
 
“Maka kalau Komisi ISPO menjadi lembaga independen di luar Ditjebun, Kementerian Pertanian, tidak tepat. Apalagi nanti lembaga sertifikasi diberi wewenang penuh mengeluarkan sertifikat tanpa lewat sidang Komisi ISPO. Prinsip dan kriteria ISPO semuanya ada dalam UU. Bahkan cara kerja dan metode lembaga independen juga harus mengacu pada UU,” tandas Gamal.
 
Hal senada juga diungkapkan oleh Aziz Hidayat, Ketua Sekretariat ISPO. Tujuan ISPO sudah mencakupi semua yang diinginkan oleh dunia internasional, yaitu, mendorong usaha perkebunan untuk mematuhi semua peratuaran pemerintah, meningkatkan kesadaran pengusaha kelapa sawit untuk memperbaiki lingkungan dan melaksanakan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing.
 
“Karena itu sekarang yang perlu dilakukan adalah meningkatkan keberterimaan ISPO di dunia internasionalkarena apa yang mereka mau sama dengan tujuan kita,” tandas Azis. (T2)
 
Sumber : https://www.infosawit.com



Berita : Terkait