PT. Perkebunan Nusantara XIII As a Knowledge-Based Agribusiness Company
Bahasa : en / id
  • Kebun Kelapa Sawit

  • Kebun Kelapa Sawit


04 Mei 2018 - 07:43:02 | Unit Kerja : Kantor Direksi | by : uud | views : 202

Perkebunan Kelapa Sawit Membangun Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan

03 May 2018 | by : Administrator
 
InfoSAWIT, JAKARTA -  Biasanya, tanggung jawab sosial yang dimiliki perusahaan, termaktub kedalam program Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan (CSR). Sebab itu, sebagian besar perusahaan perkebunan kelapa sawit, selalu melakukan rumusan program kerja CSR melalui kegiatan perusahaan yang memiliki berbagai tujuan pembangunan sosial dan lingkungan, seperti, kelestarian alam, kesejahteraan pekerja, kesehatan masyarakat, pengembangan ekonomi masyarakat, dan sebagainya.
 
Berdasarkan penelusuran redaksi InfoSAWIT, keberadaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang beroperasi di Indonesia, juga mendapat mandat mandatori dari regulasi pemerintah. Beberapa landasan hukum dari pemerintah, yang menjadi kewajiban bagi perusahaan, termasuk perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia.
 
Beberapa regulasi pemerintah, yang secara mandatori memberikan mandat kepada perusahaan untuk melakukan aksi sosial dan lingkungan, antara lain; Undang-undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
 
Bahkan tahun 2012 silam, pemerintah juga memberikan aturan baru berupa Peraturan Pemerintah No.47 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Dengan adanya aturan bagi perusahaan ini, maka secara tegas, pemerintah memberikan tugas secara mandatori kepada perusahaan swasta untuk melakukan tanggung jawab kepada sosial dan lingkungan sekitarnya.
 
Perusahaan perkebunan kelapa sawit milik pemerintah juga memiliki kewajiban serupa dengan perusahaan swasta, lantaran kewajiban Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sudah terlebih dahulu diatur berdasarkan Peraturan Menteri BUMN.
 
Dimana, keberadaan Peraturan Pemerintah tersebut, telah dilengkapi dengan peraturan serupa, yang telah mengatur kewajiban melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Seperti Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PER-05/MBU/2007, tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (PKBL).
 
Peraturan Menteri Negara BUMN ini, juga telah mengalami perubahan, menjadi PER-08/MBU/2013, tentang Perubahan keempat atas Peraturan Menteri Negara BUMN, tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (PKBL), PER-05/MBU/2013 lalu.
 
Dengan adanya peraturan mengenai program kemitraan dengan masyarakat tersebut, sebagian besar perusahaan perkebunan milik swasta dan negara, telah banyak yang melakukan program kemitraan bersama masyarakat. Pola kemitraan perusahaan perkebunan kelapa sawit, telah dilakukan sejak awal pengembangan perkebunan kelapa sawit di berbagai pelosok.
 
Berdasarkan penelusuran redaksi InfoSAWIT, sejak awal pengembangan perkebunan kelapa sawit di Indonesia, telah dilakukan melalui pola kemitraan dengan masyarakat sekitar. Semisal, pola kemitraan perkebunan kelapa sawit milik perusahaan (inti) dengan perkebunan milik masyarakat (plasma). Melalui program kemitraan ini, perusahaan perkebunan mendapatkan partisipasi aktif masyarakat dalam mengelola perkebunan kelapa sawit di daerah pelosok.
 
Pola kemitraan dengan masyarakat tersebut, di perkebunan kelapa sawit juga diperkuat dengan peraturan Undang-Undang Perkebunan yang memberikan kewajiban kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk menyertakan masyarakat dalam pengelolaannya, sebagai pemilik perkebunan kelapa sawit yang dikembangkan di suatu daerah.
 
Sebab itu, keberadaan perusahaan perkebunan kelapa sawit nasional, biasanya dikembangkan berdasarkan pola kepemilikan perusahaan dan masyarakat, dimana porsi kepemilikan masyarakat sebesar 20% dari lahan yang dikelola perusahaan.
 
Besaran perkebunan kelapa sawit yang menjadi porsi masyarakat sebesar 20%, juga masih menjadi perdebatan hingga dewasa ini. Ada argumentasi yang menyebutkan, luasan porsi masyarakat sebesar 20% berasal dari perizinan Hak Guna Usaha (HGU) yang dimiliki perusahaan perkebunan kelapa sawit. Namun, ada juga argumentasi yang menyebutkan diluar perizinan HGU yang dimiliki perusahaan.
 
Kendati masih banyak terjadi perdebatan mengenai besaran porsi kepemilikan lahan perkebunan kelapa sawit milik masyarakat, namun pada kenyataan di lapangan sudah berjalan dengan baik. Hampir seluruh perusahaan perkebunan kelapa sawit sudah memiliki kemitraan dengan masyarakat, melalui pola kemitraan perkebunan milik perusahaan dan perkebunan milik masyarakat (plasma). (T1)
 
Sumber: Majalah InfoSAWIT Edisi Februari 2018



Berita : Terkait