PT. Perkebunan Nusantara XIII As a Knowledge-Based Agribusiness Company
Bahasa : en / id
Smoke
Presiden Joko Widodo meresmikan program Peremajaan Sawit Rakyat seluas 25.423 hektare di Provinsi Riau

11 Mei 2018 - 07:39:58 | Unit Kerja : Kantor Direksi | by : uud | views : 214

Peremajaan Sawit Rakyat di Riau Upaya Kerek Produktivitas

10 May 2018 | by : Administrator

InfoSAWIT, ROKAN HILIR - Presiden Joko Widodo meresmikan program Peremajaan Sawit Rakyat seluas 25.423 hektare di Provinsi Riau. Acara ini berlangsung di Kabupaten Rokan Hilir, Rabu, 9 Mei 2018.

Khusus di Kabupaten Rokan Hilir, lahan sawit yang diremajakan seluas 15.000 hektare yang melibatkan kurang lebih 5 ribu petani swadaya setempat. "Untuk meremajakan seperti ini, tahun ini target kita di seluruh Tanah Air itu ada 185 ribu hektare. Di Provinsi Riau sendiri akan dikerjakan 25 ribu hektare," ujar Preside Joko Widodo, saat membuka acara Program Peremajaan Sawit Rakyat di Rokan Hilir, Rabu (9/5/2018) yang dihadiri InfoSAWIT.

Sebanyak delapan kabupaten di Provinsi Riau menjadi sasaran program peremajaan ini. Kedelapan kabupaten tersebut ialah Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kampar, Siak, Pelalawan, Kuantan Sengingi, Indragiri Hulu, dan Bengkalis.

Peremajaan Sawit Rakyat ini dilakukan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan para petani kelapa sawit. Sebagaimana diketahui, sebagian besar kebun kelapa sawit rakyat di Indonesia sudah berusia tua dan sudah seharusnya diremajakan.

"Kalau kita bandingkan ini yang di perusahaan swasta dengan yang dimiliki rakyat itu hasil produksinya berbeda jauh dua kali lipat. Inilah mengapa pemerintah sekarang melakukan yang namanya peremajaan," ucap Presiden.

Untuk setiap hektare lahan sawit, pemerintah akan memberikan bantuan dana melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit sebesar Rp 25 juta yang disalurkan melalui perbankan yang ditunjuk. Dana tersebut dapat digunakan oleh para petani sawit sebagai modal awal untuk melakukan penebangan tanaman kelapa sawit tua, penyiapan bibit, dan penanamannya.

Selain itu, pemerintah juga mempercepat penerbitan sertifikat hak atas tanah yang digunakan para petani sebagai lahan-lahan kelapa sawit mereka. Sebab selama ini, para petani kesulitan dan belum memiliki sertifikat pengakuan atas tanah mereka. Inilah yang ingin diselesaikan oleh pemerintah.

"Kalau sudah memiliki sertifikat, ini adalah tanda bukti hak hukum atas tanah yang dimiliki. Sudah, tidak akan ramai-ramai nanti menjadi sengketa dengan tetangganya dan perusahaan swasta," ujarnya. (T2)

Sumber : https://www.infosawit.com



Berita : Terkait