PT. Perkebunan Nusantara XIII As a Knowledge-Based Agribusiness Company
Bahasa : en / id
Smoke
Mengenal Kerangka Kerja dan Proses Pengaduan Skim Sawit Berkelanjutan

25 Juni 2018 - 14:46:09 | Unit Kerja : Kantor Direksi | by : uud | views : 103

Mengenal Kerangka Kerja dan Proses Pengaduan Skim Sawit Berkelanjutan

25 June 2018 | by : Administrator

InfoSAWIT, JAKARTA - Guna mengetahui bagaimana sejatinya proses pengaduan dan penyelesaiannya dalam penanganan kasus di perkebunan kelapa sawit, Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) telah menetapkan kerangka kerja dan proses pengaduan. Hal ini akan memberikan titik fokus bagi pengaduan yang diajukan terhadap anggota RSPO atau terhadap sistem yang dijalankan oleh RSPO.

Saat ada temuan di lapangan terhadap penerapan skim RSPO, boleh diadukan ke pihak RSPO melalui e-mail atau surat lewat PT. Pos Indonesia. Biasanya, RSPO tidak langsung begitu saja menerima aduan itu karena pihak sekretariat RSPO akan melakukan verifikasi dokumen. Hal ini biasanya dilakukan paling lama sekitar 5 hari dan lalu menentukan, apakah komplain tersebut ditujukan terhadap anggota RSPO atau tidak. Jika pengaduan ditujukan kepada unit dari anggota RSPO yang sudah bersertifikat, maka aduan itu diteruskan ke Lembaga Sertifikasi yang menerbitkan sertifikat tersebut.

Kemudian pihak komplain panel akan memberikan informasi ke para pelapor dan pihak terlapor dengan maksimal pemberitahuan selama 5 hari lalu menunggu respon masing-masing pihak selama 14 hari kerja.

Bila aduan telah ditetapkan sesuai prosedur dan bukti juga disertakan, maka untuk tahapan tingkat pertama, verifikasi akan dilakukan. Hal ini bisa melalui investigasi dan membutuhkan waku sekitar 30 hari kerja. Jika investigasi lebih lanjut diperlukan, maka Panel menunjuk pihak ketiga sebagai investigator. Proses ini memakan waktu 60 hari kerja.

Jika dari hasil investigasi ditemukan fakta sesuai aduan, maka panel pengaduan bisa menentukan tindakan sementara atau tindakan mendesak, sesuai dengan tingkat risiko kasus.  “Bila kasus menyangkut aduan ke lembaga sertifikasi, hal ini bisa dirujuk ke Badan Akreditasi atau rujukan ke entitas RSPO lainnya,” kata Country Director RSPO Indonesia, Tiur Rumondang kepada InfoSAWIT, belum lama ini.

Kemudian pemberitahuan putusan kepada pihak pelapor dan terlapor berlangsung selama 14 hari kerja. Nah, sesuai dengan skim prosedur dan banding (complaint and appeal procedure (CAP)) 2017, maka anggota RSPO terlapor bisa melakukan banding dan bisa dilakukan selama 60 hari setelah ada putusan, dan pemberitahuan lengkap banding selama 10 hari kerja.

Dengan cara demikian, diharapkan, skim komplain RSPO bisa menjadi cara dalam upaya menyelesaikan masalah yang muncul terhadap penerapan prinsip dan kriteria RSPO di lapangan dan dilakukan secara lugas dan sesuai bukti lapangan. (T2)

Sumber : https://www.infosawit.com