PT. Perkebunan Nusantara XIII As a Knowledge-Based Agribusiness Company
Bahasa : en / id
Smoke
Semestinya Sertifikasi ISPO Jadi Panutan

10 Agustus 2018 - 07:09:10 | Unit Kerja : Kantor Direksi | by : uud | views : 38

Semestinya Sertifikasi ISPO Jadi Panutan

10 August 2018 | by : Administrator

InfoSAWIT, JAKARTA - Paska hengkangnya Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) tahun 2011 silam, berbagai diskusi nasional digelar untuk menjadikan standar keberlanjutan sebagai bagian dari pertumbuhan industri kelapa sawit nasional. Lantaran, tahun 2009 silam, Indonesia telah memiliki sertifikasi Indonesia Palm Oil Sustainable (ISPO) yang berlaku secara mandatori.

Tepatnya tahun 2013 lalu, Pemerintah Indonesia berhasil memberlakukan ISPO dengan menyerahkan sertifikasi ISPO kepada 10 perusahaan perkebunan kelapa sawit nasional, yang menjadi pionir dalam penerapan ISPO di Tanah Air. Dengan pemberlakuan ISPO secara mandatori, maka seluruh perusahaan kelapa sawit nasional memiliki tanggung jawab penuh untuk melakukannya.

Ketua Sekretariat ISPO, Azis Hidayat, menjelaskan keberadaan ISPO yang berlaku mandatori, wajib diterapkan perusahaan perkebunan kelapa sawit nasional. Berlandaskan prinsip dan kriteria ISPO, perusahaan perkebunan kelapa sawit diharapkan dapat mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang telah diwajibkan pemerintah bagi pelaku usaha perkebunan kelapa sawit.

Termasuk bagi petani kelapa sawit yang juga memiliki perkebunan kelapa sawit. Menurutnya, keberadaan perkebunan kelapa sawit yang tersebar sporadis di sekitar wilayah perkebunan kelapa sawit milik perusahaan, masih membutuhkan banyak dukungan untuk mengelola kebun sawitnya. Sebab itu, pendampingan dan kemitraan perusahaan perkebunan masih dibutuhkan petani kelapa sawit.

Selain itu, persoalan legalitas lahan, masih menjadi masalah utama bagi perkebunan kelapa sawit milik petani, sehingga sulit dilakukan proses sertifikasi ISPO yang menyaratkan legalitas lahan perkebunan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi. “Persoalan legalitas lahan milik petani, masih menjadi persoalan besar untuk dilakukan proses sertifikasi ISPO,”ujar Azis Hidayat. (T1)

Sumber : https://www.infosawit.com



Berita : Terkait