PT. Perkebunan Nusantara XIII As a Knowledge-Based Agribusiness Company
Smoke
Indonesia Resmi Bawa Konflik Biodiesel Sawit ke WTO

17 Desember 2019 - 10:09:43 | Unit Kerja : Kantor Direksi | by : uud | views : 101

Indonesia Resmi Bawa Konflik Biodiesel Sawit ke WTO

17 December 2019 | by : Administrator

InfoSAWIT, JAKARTA – Pemerintah Indonesia melalui Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di Jenewa, Swiss resmi mengajukan gugatan terhadap Uni Eropa (UE) di Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO), pada 9 Desember 2019. Gugatan diajukan terhadap kebijakan Renewable Energy Directive II (RED II) dan Delegated Regulation UE.

Kebijakan-kebijakan tersebut dianggap mendiskriminasikan produk kelapa sawit Indonesia. "Indonesia secara resmi mengirimkan Request for Consultation pada 9 Desember 2019 kepada UE sebagai tahap inisiasi awal dalam gugatan. Keputusan ini dilakukan setelah melakukan pertemuan di dalam negeri dengan asosiasi/pelaku usaha produk kelapa sawit, setelah melalui kajian ilmiah, serta konsultasi ke semua pemangku kepentingan di sektor kelapa sawit dan turunannya," ungkap Menteri Perdagangan, Agus Suparmanto dalam keterangan resmi yang diterima InfoSAWIT, Minggu (15/12/2019).

Menurut Agus, gugatan ini dilakukan sebagai keseriusan Pemerintah Indonesia dalam melawan diskriminasi yang dilakukan UE melalui kebijakan RED II dan Delegated Regulation.

Kebijakan-kebijakan tersebut dianggap mendiskriminasi produk kelapa sawit karena membatasi akses pasar minyak kelapa sawit dan biofuel berbasis minyak kelapa sawit. Diskriminasi yang dimaksud berdampak negatif terhadap ekspor produk kelapa sawit Indonesia di pasar UE.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Indrasari Wisnu Wardhana menjelaskan, melalui kebijakan RED II, UE mewajibkan bahwa mulai tahun 2020 hingga tahun 2030 penggunaan bahan bakar di UE berasal dari energi yang dapat diperbarui. Selanjutnya, Delegated Regulation yang merupakan aturan pelaksana RED II mengategorikan minyak kelapa sawit ke dalam kategori komoditas yang memiliki Indirect Land Use Change (ILUC) yang berisiko tinggi. Akibatnya, biofuel berbahan baku minyak kelapa sawit tidak termasuk dalam target energi terbarukan UE, termasuk dari Indonesia.

"Pemerintah Indonesia keberatan dengan penghapusan penggunaan biofuel dari minyak kelapa sawit oleh UE. Selain akan berdampak negatif pada ekspor minyak kelapa sawit Indonesia ke UE, juga akan memberikan citra yang buruk untuk produk kelapa sawit di perdagangan global," ujar Wisnu. (T2)

Sumber : https://www.infosawit.com



Berita : Terkait