PT. Perkebunan Nusantara XIII As a Knowledge-Based Agribusiness Company
Bahasa : en / id
15 Maret 2012 - 12:28:53 | views : 11258
Last update : 19 Juni 2014 - 10:10:52

tata kelola perusahaan

Good Corporate Governance (GCG)


Tujuan Penerapan GCG
PTPN XIII merupakan BUMN perkebunan yang selalu berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance  (GCG) dalam pelaksanaan bisnis usaha sesuai aturan, best practise dan nilai etika. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG bertujuan untuk mencapai kinerja tinggi, citra korporasi yang baik serta terciptanya hubungan yang baik dengan seluruh stakeholders. Sejalan dengan Kepmen BUMN No. 117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek GCG pada BUMN, sejak tahun 2003 PTPN XIII (Persero) telah mengembangkan struktur dan sistem GCG sebagai upaya menjadi BUMN Perkebunan berdaya saing dan berkinerja tinggi dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip GCG.

Landasan dan Pendekatan Tata Kelola
Sesuai pasal 3 SK Meneg BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002, prinsip–prinsip GCG yang menjadi landasan perusahaan untuk menjalankan GCG adalah transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kewajaran. 
 
Model GCG PTPN XIII
Konsep dan kerangka pengembangan GCG PTPN XIII (Persero) dapat digambarkan sebagai berikut:
 
 
Direksi telah berupaya agar prinsip-prinsip GCG menjadi budaya perusahaan sehingga upaya seluruh karyawan untuk menciptakan daya saing dan kinerja tinggi bagi perusahaan dapat tercapai. Usaha yang dilakukan manajemen antara lain melalui reviu berkala oleh pihak eksternal kepada para Kepala Bagian dan karyawan pimpinan untuk mengukur sejauh mana implementasi GCG telah dilakukan
dengan baik.
 
Komitmen Pelaksanaan GCG
Dalam melaksanakan operasional perusahaan seluruh jajaran manajemen berkomitmen melaksanakan prinsip-prinsip GCG dengan mengacu kepada aturan hukum, visi dan misi perusahaan serta internal/eksternal best practise. Komitmen manajemen perusahaan tercermin dari terbentuknya sistem, struktur dan proses GCG yang meliputi :

1. Disusunnya GCG manual sebagai bentuk komitmen manajemen terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip GCG,meliputi :

a. Code of Corporate Governance (Pedoman Tata Kelola Perusahaan).
b. Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja.
c. Audit Committe Charter.
d. Internal Audit Charter.
e. Kebijakan Manajemen Risiko.
f.  Kebijakan Teknologi Informasi. 
g. Kebijakan mengenai hak-hak konsumen yang dituangkan dalam Pedoman Etika Bisnis
h. Kebijakan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan.
i.  Kebijakan lain yang terkait.
 
2. Menyusun prosedur kerja atas setiap aktivitas bisnis yang dituangkan dalam Pedoman Dasar Kerja (PDK) dan perancangan Pedoman Mutu yang mengacu pada ISO 9001:2008 sebagai pedoman kerja bagi seluruh karyawan untuk mencapai hasil dan mutu kerja yang terbaik bagi bagi perusahaan dan stakeholder.
3. Menjalankan peran dan fungsi Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham sebagai Organ Utama GCG sesuai aturan hukum dan anggaran dasar perusahaan.
4. Meningkatkan peran dan fungsi Sekretaris Komisaris, Komite Audit, Corporate Secretarydan SPI sebagai organ pendukung.
5. Melakukan evaluasi berkala atas penerapan GCG baik melalui kegiatan self assessment maupun assesment yang dilakukan pihak eksternal sebagai bagian dari continues improvement.
 
Di tahun 2010, manajemen telah melakukan penyusunan dan atau perubahan terhadap sejumlah perangkat dan kebijakan implementasi GCG sesuai rekomendasi BPKP. Beberapa hal yang telah dilakukan dalam rangka peningkatan GCG adalah:
  1. Menetapkan kontrak manajemen yang memberikan nilai capaian KPI pada setiap Direksi.
  2. Penetapan KAP HS&R selaku Auditor Independen untuk general audit.
  3. Penyempurnaan dan pengesahan code of corporate governance.
  4. Penyempurnaan dan pengesahan Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja (PEBK).
  5. Penyempurnaan dan pengesahan Internal Audit Charter SPI.
  6. Komisaris berpartisipasi aktif dalam meningkatkan citra perusahaan.

Dokumen Tata Kelola (GCG)

1. SK Bersama dan Komitmen Dekom dan Direksi
2. Pedoman Tata Kelola (code of corporate governance) - revisi II 2014
3. Buku Panduan Direksi dan Dewan Komisaris (Board Manual) - revisi I 2014
4. Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja - revisi II 2014
5. Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan - 2014
6. Pedoman Pengendalian Gratifikasi - 2014
7. Pedoman Penyusunan dan Penyampaian LHKPN - 2014
8. Pedoman Penanganan Pengaduan Pelanggran (Whistleblowing System) - 2014
9. Pedoman Penundaan Transaksi Bisnis Yang Terindikasi Kecurangan